Dukung Rencana RS Internasional, DPRD Kaltim Ingatkan Pemerataan Layanan Kesehatan
Gurutekno, SAMARINDA
– Wacana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang ingin membangun Rumah Sakit (RS) Internasional di samping Hotel Atlet Samarinda mendapat tanggapan positif dari DPRD Kaltim.
Anggota Komisi IV, Damayanti, menyatakan dukungannya terhadap gagasan tersebut, namun mengingatkan pentingnya pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
“Ini kan artinya saya secara pribadi sangat bergembira dengan ide ini,” ujar Damayanti.
Namun demikian, ia menekankan bahwa kebutuhan akan layanan kesehatan bukan hanya milik kota besar seperti Samarinda atau Balikpapan.
Menurutnya, wilayah-wilayah terluar dan terpencil di Kaltim juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak.
“Harus menjadi catatan bersama bahwa yang membutuhkan pelayanan kesehatan itu tidak hanya Kota Samarinda. Ada kota-kota lain yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan, apalagi di daerah terluar dan terpencil,” tegasnya.
Damayanti mengingatkan bahwa pembangunan RS Internasional tidak boleh membuat pemerintah abai terhadap masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota.
Ia berharap upaya peningkatan infrastruktur kesehatan tidak hanya terpusat, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok.
Masyarakat Kalimantan Timur itu tidak hanya masyarakat Kota Samarinda, tidak hanya masyarakat Kota Balikpapan.
“Tetapi daerah terluar dari Kalimantan Timur juga membutuhkan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” lanjutnya.
Menanggapi potensi persaingan antara fasilitas kesehatan, Damayanti berpandangan bahwa kehadiran RS Internasional seharusnya tidak menimbulkan kompetisi yang negatif, justru bisa melengkapi kebutuhan layanan yang selama ini belum maksimal.
“Jika persaingan seharusnya tidak ada, karena sampai sejauh ini jika kita melihat pelayanan di Rumah Sakit Wahab Syahrani saja sangat kurang, benar-benar kurang. Mudah-mudahan bisa membantu,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kesehatan harus bersifat inklusif dan merata, demi memastikan setiap warga Kalimantan Timur, baik di kota maupun pelosok, mendapatkan hak pelayanan yang setara.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak boleh abai dengan masyarakat kita yang berada di daerah terluar dan terpencil, lah ibaratnya itu bagaimana juga mendapatkan pelayanan yang sama,” pungkasnya.
(adv/hms7)