238 Ribu Pengangguran di Sulsel
Gurutekno
– Jumlah pengangguran di Sulawesi Selatan mencapai 238.800 orang pada Februari 2025.
Naik 8.123 orang atau 3,97 persen dibandingkan Februari 2024 yang berjumlah 230.670 orang.
Data Badan Pusat Statistik (BPS), total angkatan kerja di Sulsel tercatat sebanyak 4,82 juta orang.
Meskipun jumlah pengangguran meningkat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) justru mengalami penurunan tipis sebesar 0,06 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, menyatakan, lonjakan pengangguran terjadi karena pertumbuhan angkatan kerja tidak diimbangi ketersediaan lapangan kerja.
“Setiap tahun anak-anak kita lulus dari SMA, SMK, hingga perguruan tinggi. Tapi lapangan kerja belum mampu menampung semuanya. Ini menyebabkan angka pengangguran terus meningkat,” katanya di Kantor Disnakertrans Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Kamis (3/7).
Upaya menekan angka pengangguran tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Penanaman Modal/PTSP untuk mendorong investasi dan menciptakan peluang kerja baru.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami aktif menjalin kerja sama dengan banyak pihak, termasuk perusahaan dan dunia pendidikan, agar penyerapan tenaga kerja bisa ditingkatkan,” ujar Jayadi.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan, kata Jayadi, adalah rutin menggelar job fair bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin.
Kegiatan ini mempertemukan para pencari kerja dengan berbagai perusahaan dan mendapat sambutan positif dari masyarakat.
Selain itu, Disnakertrans juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat.
Program ini ditujukan bagi mereka yang belum memiliki keterampilan, maupun yang ingin meningkatkan kompetensi agar lebih siap bersaing di dunia kerja.
“Kami latih dari dasar bagi yang belum punya keterampilan, dan kami tingkatkan bagi yang sudah punya. Tujuannya agar mereka lebih kompetitif,” kata Jayadi menambahkan.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Disnakertrans menjalin sinergi dengan TP PKK serta menggandeng para pengusaha lokal.
Jayadi mengungkapkan pihaknya akan terus mendorong dunia usaha untuk membuka lapangan kerja.
“Malan ini (kemarin) kami akan bertemu sejumlah pengusaha dalam forum silaturahmi. Harapannya, dari pertemuan itu bisa lahir komitmen bersama untuk membuka lapangan kerja baru. Ini adalah kebutuhan nyata masyarakat kita,” jelasnya.
Pengangguran Terbuka
Kepala BPS Sulsel, Aryanto, sebelumnya menyatakan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulsel pada Februari 2025 mencapai 4,96 persen.
Angka tersebut mengalami kenaikan tipis sebesar 0,06 persen poin dibandingkan Februari 2024.
“Menurut tingkat pengangguran tersebut, artinya dari setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang yang menganggur,” katanya belum lama ini.
TPT laki-laki tercatat sebesar 5,40 persen, naik 0,30 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, TPT perempuan yang lebih rendah, yaitu sebesar 4,26 persen, justru mengalami penurunan sebesar 0,32 poin persentase.
Berdasarkan wilayah tempat tinggal, TPT di daerah perkotaan tercatat sebesar 6,99 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yang hanya mencapai 3,09 persen.
Dibandingkan Februari 2024, TPT perkotaan naik 0,63 persen poin, sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,61 persen poin.
Dari sisi pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pola TPT cenderung konsisten sejak Februari 2023 hingga Februari 2025.
TPT tertinggi masih diduduki oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu sebesar 8,52 persen.
Sebaliknya, tingkat pengangguran terendah tercatat pada kelompok dengan pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 2,25 persen.
Terpisah, Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Sutardjo Tui, menilai peningkatan angka pengangguran disebabkan oleh ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan.
Kondisi ini diperparah oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tanpa disertai upaya inovatif untuk menciptakan lapangan kerja baru.
“Efisiensi yang dilakukan pemerintah tidak dibarengi inovasi, baik dari pihak pemerintah sendiri maupun sektor swasta,” jelas Sutardjo.
Ia menambahkan, persoalan lain yang turut memperburuk situasi adalah rendahnya kepercayaan investor dalam mengembangkan dan memperluas bisnisnya di dalam negeri.
“Ketidakinginan investor untuk berinvestasi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang belum stabil, seperti daya beli masyarakat yang terus menurun serta dinamika ekonomi global yang tidak menentu. Biasanya, hal-hal seperti ini dijadikan kambing hitam,” katanya.
Oleh karena itu, Sutardjo mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap situasi saat ini, menghadirkan berbagai terobosan yang mampu membuka peluang kerja, menekan angka pengangguran.